Pengajuan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dapat mengalami kendala meskipun perusahaan merasa seluruh dokumen sudah tersedia. Masalahnya sering muncul dari hal yang terlihat sederhana, seperti ketidaksesuaian KBLI, maksud dan tujuan badan usaha, kompetensi personel, atau bukti peralatan. Karena itu, pemeriksaan sebelum pengajuan penting dilakukan agar kesalahan administratif dan teknis saat mengurus IUJP dapat diketahui sebelum masuk tahap verifikasi.
1. KBLI di NIB Tidak Sesuai dengan Kegiatan Jasa Pertambangan
Salah satu titik rawan dalam pengurusan IUJP adalah ketidaksesuaian KBLI dengan kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan. IUJP menggunakan KBLI 09900 untuk aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
Karena ruang lingkup tersebut bersifat khusus, perusahaan perlu memastikan susunan KBLI dalam NIB tetap selaras dengan kegiatan jasa pertambangan yang akan diajukan.
Masalah dapat muncul ketika perusahaan mencampurkan kegiatan jasa pertambangan dengan kegiatan pertambangan langsung atau perdagangan komoditas minerba yang berada di luar ruang lingkup tersebut.
Cara menghindarinya: periksa KBLI pada NIB sebelum mengajukan IUJP. Pastikan kode yang digunakan sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan terbaru, bukan hanya mengikuti susunan KBLI dari pengajuan lama.
2. Maksud dan Tujuan dalam Akta Tidak Selaras dengan Kegiatan Usaha
Dokumen perusahaan dapat terlihat lengkap, tetapi tetap bermasalah jika maksud dan tujuan dalam akta tidak mencerminkan kegiatan jasa pertambangan yang diajukan. Persyaratan resmi IUJP mengharuskan badan usaha memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan kegiatan jasa atau penunjang pertambangan dan menggunakan KBLI yang relevan.
Ketidaksesuaian dapat terjadi ketika akta hanya menyebut bidang usaha secara sangat umum, sementara permohonan IUJP diajukan untuk ruang lingkup yang lebih spesifik.
Cara menghindarinya: cocokkan maksud dan tujuan dalam akta dengan kegiatan usaha dan KBLI yang akan digunakan. Jika terdapat perubahan kegiatan usaha, lakukan penyesuaian dokumen perusahaan sebelum permohonan IUJP diajukan.
3. Personel yang Dipersyaratkan Belum Memenuhi Kompetensi
Persyaratan teknis IUJP juga berkaitan dengan tenaga kerja yang mendukung kegiatan usaha. Perusahaan perlu menyediakan personel dengan kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dimohonkan. Dalam bidang pertambangan, sertifikasi seperti Pengawas Operasional Pertama, Madya, atau Utama dapat berkaitan dengan kebutuhan kompetensi tertentu, tetapi persyaratannya tidak dapat disamakan untuk seluruh jenis kegiatan.
Masalah muncul ketika perusahaan mencantumkan personel yang sertifikatnya sudah tidak berlaku, kompetensinya tidak sesuai, atau belum memenuhi persyaratan untuk kegiatan yang diajukan.
Cara menghindarinya: tentukan lebih dahulu ruang lingkup IUJP yang akan dimohonkan, lalu cocokkan persyaratan personel dengan kegiatan tersebut. Periksa masa berlaku sertifikat dan pastikan data personel dapat dibuktikan sebelum dokumen disubmit.
Baca juga: Penting! Cek Persyaratan Tenaga Ahli dan Peralatan Sebelum Ajukan IUJP
4. Bukti Penguasaan Peralatan Belum Memenuhi Persyaratan
Beberapa kegiatan jasa pertambangan membutuhkan peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang diajukan. Masalah muncul ketika perusahaan mencantumkan suatu kegiatan, tetapi belum dapat menunjukkan bukti ketersediaan atau penguasaan peralatan yang relevan.
Kondisi tersebut dapat membuat kesiapan teknis perusahaan sulit diverifikasi. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memilih ruang lingkup usaha semata-mata berdasarkan peluang proyek, tanpa memastikan dukungan sarana yang diperlukan.
Cara menghindarinya: siapkan bukti penguasaan atau ketersediaan peralatan sesuai persyaratan kegiatan yang diajukan. Pastikan jenis, jumlah, dan informasi pendukung peralatan dapat diverifikasi saat proses pemeriksaan.
5. Ruang Lingkup IUJP Tidak Sesuai dengan Kegiatan Perusahaan
Kesalahan mengurus IUJP yang lain terjadi ketika perusahaan memilih ruang lingkup izin yang terlalu luas atau tidak mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya dijalankan. Setiap kegiatan jasa pertambangan memiliki ruang lingkup dan persyaratan masing-masing sehingga pilihan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
Perusahaan yang selama ini bergerak pada jasa pengangkutan, misalnya, tidak seharusnya mengajukan ruang lingkup lain hanya karena ingin memperluas pasar tanpa menyiapkan kompetensi dan sarana yang dipersyaratkan.
Cara menghindarinya: petakan kegiatan usaha aktual, pengalaman, personel, dan peralatan sebelum menentukan ruang lingkup IUJP. Pilih kegiatan yang benar-benar dapat dibuktikan dan dipenuhi persyaratannya.
Baca juga: Apa Itu IUJP Sub Bidang Penggalian Batu Bara Coal Getting?
Periksa IUJP Sebelum Dokumen Diajukan, Konsultasikan dengan Ahlinya
Kesalahan dalam mengurus IUJP dapat dicegah jika perusahaan melakukan pemeriksaan dari sisi legalitas dan teknis secara bersamaan. KBLI, akta, personel, peralatan, serta ruang lingkup usaha perlu saling mendukung agar permohonan tidak terkendala saat proses verifikasi.
Jika perusahaan Anda sedang mempersiapkan IUJP dan ingin memastikan dokumen serta persyaratan teknis sudah sesuai, tim izinusaha.net siap membantu melakukan pemeriksaan dan pendampingan proses pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.
FAQ
Apa yang perlu diperiksa sebelum mengajukan IUJP?
Periksa kesesuaian KBLI, maksud dan tujuan badan usaha, personel, peralatan, serta ruang lingkup jasa yang akan diajukan.
Apakah semua kegiatan jasa pertambangan membutuhkan sertifikat POP, POM, atau POU?
Tidak. Kebutuhan sertifikasi kompetensi mengikuti jenis kegiatan dan persyaratan tenaga kerja yang berlaku untuk ruang lingkup IUJP yang diajukan.
Bagaimana jika data NIB dan akta perusahaan tidak sesuai?
Data perusahaan perlu diselaraskan terlebih dahulu agar KBLI, maksud dan tujuan, serta informasi badan usaha konsisten sebelum permohonan IUJP diproses.
