Bagi perusahaan yang ingin menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik, SBUJPTL dan IUJPTL sama-sama penting, tetapi keduanya bukan dokumen yang sama. SBUJPTL berkaitan dengan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha, sedangkan IUJPTL merupakan perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan jasa penunjang tenaga listrik. Memahami perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL sejak awal membantu perusahaan menentukan dokumen mana yang perlu […]
Mengurus Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan atau SKTTK bukan sekadar melengkapi dokumen lalu menunggu sertifikat diterbitkan. Proses sertifikasi berkaitan dengan kesesuaian kompetensi, bidang dan subbidang pekerjaan, hingga uji kompetensi. Karena itu, memahami kesalahan mengurus SKTTK sejak awal dapat membantu tenaga teknik mempersiapkan proses sertifikasi dengan lebih tepat. 5 Kesalahan Saat Mengurus SKTTK yang Perlu Dihindari […]
SKTTK distribusi tenaga listrik berkaitan dengan kompetensi tenaga teknik yang bekerja pada bidang distribusi tenaga listrik. Bidang ini mencakup berbagai pekerjaan, mulai dari konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, hingga pemeliharaan instalasi distribusi. Karena itu, sertifikasi perlu disesuaikan dengan pekerjaan dan kompetensi yang dijalankan, bukan sekadar memilih sertifikat dengan nama distribusi. Memahami Distribusi […]
Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perusahaan tidak selalu membutuhkan izin yang sama. Perbedaannya bergantung pada aktivitas yang dijalankan dan posisi perusahaan dalam rantai kegiatan pertambangan. IUJP ditujukan untuk usaha jasa pertambangan, sedangkan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) berkaitan dengan kegiatan membeli, mengangkut, dan menjual komoditas mineral atau batubara. Memahami batas keduanya membantu perusahaan […]
Manfaat mengurus izin pertambangan – Sektor mineral dan batubara masih menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Realisasi investasi subsektor Minerba pada semester I 2025 mencapai USD 3,1 miliar, naik dari USD 2,4 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi batubara hingga Juni 2025 juga mencapai 357,6 juta ton atau sekitar 48,34% dari target […]
Pengajuan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dapat mengalami kendala meskipun perusahaan merasa seluruh dokumen sudah tersedia. Masalahnya sering muncul dari hal yang terlihat sederhana, seperti ketidaksesuaian KBLI, maksud dan tujuan badan usaha, kompetensi personel, atau bukti peralatan. Karena itu, pemeriksaan sebelum pengajuan penting dilakukan agar kesalahan administratif dan teknis saat mengurus IUJP dapat diketahui sebelum […]
Posisi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) konstruksi menjadi salah satu peran penting dalam badan usaha jasa konstruksi. Banyak tenaga ahli dipercaya perusahaan untuk mengisi posisi ini, tetapi belum memahami syarat, tanggung jawab, maupun ketentuan yang harus dipenuhi. Padahal, PJTBU bukan sekadar jabatan administratif. Posisi ini berkaitan dengan pemenuhan persyaratan teknis badan usaha sesuai regulasi […]
Masa berlaku SKK Konstruksi memang mencapai lima tahun. Namun, perpanjangannya tidak bisa dipersiapkan secara mendadak. Tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi Ahli wajib memenuhi nilai kredit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikumpulkan selama masa berlaku sertifikat. Dengan memahami ketentuannya sejak awal, proses perpanjangan dapat dipersiapkan lebih baik dan risiko kendala saat pengajuan pun dapat diminimalkan. PKB […]
Perusahaan jasa konstruksi sering kali mulai kesulitan mengikuti tender bukan karena kemampuan teknis yang kurang, tetapi karena kualifikasi SBU yang dimiliki belum memenuhi persyaratan nilai proyek. Dalam kondisi seperti ini, upgrade kualifikasi SBU Konstruksi dari Kecil ke Menengah menjadi langkah yang perlu dipersiapkan. Namun, banyak perusahaan baru menyadari prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan karena […]
Banyak pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan langsung mengurus IUJPTL tanpa memahami terlebih dahulu klasifikasi usaha yang di jalankan. Akibatnya, tidak sedikit perusahaan yang salah memilih jenis usaha, mengambil bidang yang tidak sesuai dengan pekerjaan aktual, atau mengajukan sertifikasi yang kurang tepat. Dampaknya bisa berupa penolakan permohonan hingga izin yang tidak dapat di gunakan untuk mengikuti […]