PT PMA (Penanaman Modal Asing) adalah usaha berbadan hukum dengan penyertaan modal asing sebagian maupun secara keseluruhan. Menurut ketentuan negara, PMA hanya diperuntungkan bagi usaha skala besar dengan modal minimal Rp 10 miliar.
Regulasi mengenai PT PMA diatur secara ketat oleh pemerintah, memastikan bisnis ini tidak mengganggu perkembangan ekonomi yang sedang berkembang seperti UMKM. Bidang bisnis atau sektor usaha PMA juga telah diatur oleh negara.
Usaha Penanaman Modal Asing secara tidak langsung mampu memberikan pengaruh yang cukup bagus bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menambah potensi penyerapan tenaga kerja, memungkinkan kolaborasi bisnis, dan meningkatkan pendapatan pajak untuk negara.
Jasa Pembuatan PT PMA dengan Bantuan Konsultan
Apakah Anda ingin mengurus pendirian PT PMA lebih mudah? Solusinya adalah dengan menggunakan konsultan pihak ketiga seperti izinusaha.net.
Kami siap membantu Anda untuk mengurus perizinan usaha dengan proses yang lebih cepat, terukur, dan menjamin kelancaran. Dengan berpengalaman sejak 2012 di bidang legalitas usaha, kami telah membantu lebih dari 20+ perusahaan untuk memperoleh legalitas bisnis.
PT PMA berbeda dengan PT biasa, secara teknis proses pengajuan izinnya lebih rumit dan persyaratannya kompleks. Namun ini tidak menjadi kendala bagi kami, pengajuan PT PMA tetap dapat kami selesaikan dengan baik tepat waktu. Anda tinggal fokus ke bisnisnya, masalah perizinan percayakan kepada konsultan kami.
Persyaratan untuk Mengajukan Pembuatan PT PMA
Di bawah ini kami sertakan beberapa berkas dan dokumen persyaratan untuk mengajukan PT PMA di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini:
- Mengantongi izin usaha dari Kemenkumham
- Mempunyai NIB
- Modal minimal Rp 10 miliar kecuali untuk sektor tertentu (ketentuan ada di perundang-undangan)
- Modal asing wajib memiliki izin dari BKPM dan dividen yang dibayarkan harus menyesuaikan undang-undang
- Mempunyai legalitas yang jelas seperti akta pendirian
- Untuk rekrutmen tenaga kerja asing harus memperoleh izin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Memiliki struktur organisasi yang jelas lengkap dengan identitas yang valid
- Menyerahkan laporan keuangan dan perpajakan sesuai kentuan
Catatan: persyaratan untuk mengajukan PMA bisa saja terdapat perubahan. Ketentuannya mengacu pada dasar hukum perundang-undangan
Apa yang Didapatkan Saat Pengurusan PT PMA?
Selesaikan pengurusan PT PMA dengan menggunakan konsultan, dan dapatkan solusi dan kemudahannya. Setiap permohonan izin sudah termasuk mendapatkan:
- Akta notaris
- SK Kementerian Hukum dan HAM
- NPWP
- NIB
- PKKPR
- Sertifikat Standar
Satu solusi legalitas untuk mempermudah Anda agar bisa mendapatkan perizinan lengkap. Terima beres, Anda tidak perlu pusing mengurus semuanya secara pribadi.
Kami ingin menghemat waktu dan memastikan customer tetap fokus ke pengelolaan dan rencana bisnis dan tidak teralihkan oleh urusan pengajuan izin.
Dasar Hukum Penanaman Modal Asing
Sejumlah aspek pengurusan PMA masih berkaitan dengan PT (Perseroan Terbatas). Berikut ini beberapa dasar hukum yang membahas mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia.
| No | Peraturan | Keterangan |
| 1. | UU No. 40/2007 – Perseroan Terbatas / UUPT | UUPT ini adalah sumber hukum penting membahas Perseroan Terbatas di Indonesia |
| 2. | UU No. 1/1995 – Pasar Modal | Berisi syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) beserta instrumen pasar modal. |
| 3. | UU No. 25/2007 – Penanaman Modal | Membahas bagaimana dan alur investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing |
| 4. | PP No. 27/1998 – Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT | Regulasi mengenai tata cara dan bagaimana melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT |
| 5. | PP No. 47/2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR) | PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus mengikuti kegiatan CSR. |
| 6. | Permenkumham M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010 – Tata Cara Pengumuman PT dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia | Mengatur tentang tata cara pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara atas pendirian, pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan. |
| 7. | Perpres 44/2016 – Pengaturan tentang DNI | DNI = Regulasi persentase maksimal kepemilikan asing dalam suatu bidang usaha. |
Anda bisa mencari tahu penjelasan lebih lengkap mengenai perundang-undangan seputar PT melalui situs resmi pemerintah salah satunya peraturan.go.id.
Proses Pendirian PT Penanaman Modal Asing
Setelah mengetahui persyaratan dan dasar hukum dari PT PMA, berikutnya kami ingin membahas mengenai bagaimana prosedur pengajuan Penanaman Modal Asing. Berikut ini alurnya secara sekilas agar Anda semakin paham:
- Pertama, pemohon mengajukan permintaan pembuatan akta ke notaris terdekat di wilayah usaha
- Kemudian, Menteri akan melakukan pengecekan terhadap akta tersebut lalu berwenang untuk menerbitkan
- SK (Surat Keputusan) pengesahan badan hukum perseroan terbatas
- Setelah itu, NPWP akan terbit sebagai kewajiban bagi badan usaha untuk menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang
- Lalu, pengurusan NIB dan izin usaha lainnya melalui sistem terintegrasi OSS RBA
- Terakhir, PT PMA akan diumumkan pada Berita Negara pada media penerbitan resmi milik pemerintah sebagai pengakuan dan pengesahan PT
Kabar baiknya, dengan menggunakan bantuan tenaga profesional Anda tidak perlu melalui kesulitan seperti di atas. Alur penggunaan layanan pengurusan izin usaha:
Konsultasi -> Isi Form -> Proposal -> Pengurusan izin oleh tim ahli
Begitu mudah dan sederhana, dapatkan kemudahan menggunakan jasa pembuatan PT PMA bersama Izinusaha.net!
